Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kondisi lembaga peradilan saat mengukuhkan hakim Mahkamah Agung (MA). Di hadapan para hakim, ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti di meja penyidikan, tetapi harus benar-benar memberi rasa adil bagi rakyat. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengumumkan keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji seluruh hakim di Indonesia sebagai langkah yang disebutnya penting untuk memperkuat integritas dan kemandirian peradilan.
Prabowo Soroti Hakim sebagai Penjaga Keadilan Terakhir
Prabowo menekankan bahwa lembaga yudikatif memegang peran paling akhir dalam memastikan keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Ia menyebut, negara tidak akan kuat bila sistem hukumnya lemah atau tidak dipercaya publik. Karena itu, menurut dia, hakim harus berada dalam posisi yang benar-benar kuat, berkualitas, dan berintegritas tinggi.
Dalam pandangannya, persoalan peradilan bukan semata soal penegakan hukum di lapangan. Ada situasi yang menurut Prabowo terasa paradoks: pelaku kejahatan bisa dikejar aparat seperti polisi dan TNI, tetapi pada akhirnya masih ada yang lolos di pengadilan. Ia menilai kondisi seperti itu tidak boleh terus dibiarkan.
Gaji Hakim Naik Setelah 18 Tahun
Prabowo juga menyoroti fakta bahwa gaji hakim tidak mengalami kenaikan selama 18 tahun. Padahal, para hakim menangani perkara dengan nilai yang bahkan disebut mencapai triliunan rupiah. Menurutnya, ketimpangan seperti itu tidak seharusnya terjadi jika negara ingin menjaga marwah peradilan.
Karena alasan itu, Prabowo memerintahkan para menteri, terutama Menteri Keuangan, untuk mencari anggaran yang dibutuhkan agar kenaikan gaji hakim bisa segera direalisasikan. Ia bahkan menyatakan siap memangkas alokasi anggaran lembaga lain bila memang diperlukan untuk mendukung kebijakan tersebut.
Kenaikan Tertinggi untuk Hakim Junior
Dalam pengumuman tersebut, Prabowo menyebut kenaikan gaji akan diberikan dengan persentase yang berbeda-beda. Kenaikan tertinggi disebut mencapai 280 persen dan ditujukan bagi hakim junior. Kebijakan ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya memastikan para hakim bekerja tanpa tekanan dan tetap menjaga independensi dalam memutus perkara.
Langkah itu sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memberi perhatian lebih besar pada sektor peradilan, yang selama ini dinilai kurang mendapat dukungan memadai. Bagi Prabowo, hakim yang sejahtera dan kuat secara institusional menjadi syarat penting agar keadilan tidak hanya berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Source link
