Pemakzulan sering menjadi topik hangat dalam dunia politik, terutama ketika terjadi kontroversi atau dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat publik. Namun, adakah pemahaman yang jelas tentang apa itu pemakzulan dan siapa yang bisa dikenai proses ini? Mengetahui definisi yang tepat tentang pemakzulan dapat membantu masyarakat dalam merespons perkembangan politik dengan bijak dan kritis.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “makzul” digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang dicopot dari jabatannya atau turun dari tahta. Dari kata tersebut, muncullah kata “memakzulkan” dan “pemakzulan”. Memakzulkan merujuk pada tindakan menggulingkan seseorang dari jabatan atau tahta, terutama dalam konteks kerajaan. Sementara itu, pemakzulan adalah proses atau tindakan untuk mencopot seseorang dari jabatannya, termasuk presiden.
Aturan mengenai pemakzulan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kata “makzul”, “memakzulkan”, atau “pemakzulan”. Pemakzulan hanya berlaku untuk presiden atau wakil presiden yang sudah menjalankan tugas resmi. Seorang presiden atau wakil presiden yang baru terpilih namun belum dilantik tidak dapat dikenai proses pemakzulan.
Proses pemakzulan di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyampaian pendapat oleh anggota DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga pengambilan keputusan di MPR. Setiap tahap membutuhkan bukti yang kuat, proses hukum yang adil, dan pertimbangan yang ketat sesuai konstitusi. Tujuan dari pemakzulan adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan bahwa pemberhentian presiden atau wakil presiden didasarkan pada pelanggaran hukum yang serius, bukan alasan politik atau kepentingan kelompok.
Dengan pemahaman yang lebih jelas tentang pemakzulan, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menanggapi isu politik dan menyadari pentingnya menjaga integritas dan kredibilitas pemimpin negara.
