![](https://portalkompas.info/wp-content/uploads/2025/05/truk-kontainer-di-pelabuhan-tanjung-priok-di-tengah-isu-kena-palak-ormas-dan-preman-cnbc-indonesiach.jpeg; charset="utf-8" "truk-kontainer-di-pelabuhan-tanjung-priok-di-tengah-isu-kena-palak-ormas-dan-preman-cnbc-indonesiach.jpeg-charsetutf-8")
Tantangan dunia usaha tidak hanya terbatas pada masalah perekonomian, namun juga terkait dengan tindakan premanisme yang dilakukan oleh ormas yang semakin menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran ini muncul karena banyak pelaku usaha yang merasa khawatir akan dipalak oleh ormas. Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef, menyampaikan bahwa gangguan ini terjadi karena pemerintah tidak tegas dalam menangani ormas. Hal ini berpotensi menimbulkan ancaman bagi investasi di Indonesia karena membuat investor merasa tidak nyaman.
Belakangan ini, banyak pabrik di industri padat karya, termasuk di sektor tekstil, yang mulai tutup. Hal ini kemudian memunculkan masalah baru terkait dengan tingginya tingkat pengangguran. Di tengah kesulitan mencari pekerjaan baru dan situasi ekonomi yang sulit, sebagian masyarakat diduga memilih untuk bergabung dengan ormas sebagai jalan pintas. Namun, Esther berpendapat bahwa motivasi orang bergabung dengan ormas bisa juga disebabkan oleh faktor lain selain masalah ekonomi.
Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak cepat untuk menghentikan praktik pemerasan ini. Jika tidak, maka akan semakin banyak investor yang lebih memilih untuk berinvestasi di negara lain ketimbang di Indonesia. Aleviery Akbar, seorang pengamat properti, juga menyebutkan bahwa kehadiran ormas bisa membuat investor merasa tidak nyaman, seperti yang terjadi pada kasus pembangunan mobil listrik BYD di Subang. Selain itu, kehadiran ormas juga dapat menambah biaya bagi pelaku usaha yang pada akhirnya bisa membebani konsumen atau masyarakat.
Beberapa pengusaha seperti Shinta Kamdani dari Apindo, Sahat Sinaga dari DMSI, Hariyadi Sukamdani dari PHRI, Syaiful Bahri dari Aptrindo, Abdul Sobur dari HIMKI, Ian Syarief dari API, hingga Syaiful Bahri dari Aptrindo Banten, mengaku resah karena tindakan premanisme ormas dalam meminta THR hingga jatah proyek. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu ekosistem investasi di Indonesia. Sejumlah pihak berharap agar tindakan premanisme ini segera diatasi untuk menjaga keberlangsungan usaha dan investasi di Tanah Air.
