Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini merujuk pada trias politica yang dijelaskan oleh Montesquieu, seorang filsuf asal Prancis. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga dan menjamin adanya sistem pengawasan antara lembaga negara. Ketiga cabang kekuasaan ini memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan dalam pelaksanaan pemerintahan negara.
Lembaga eksekutif adalah cabang kekuasaan negara yang bertanggung jawab dalam menjalankan undang-undang dan administrasi pemerintahan. Keberadaan presiden, wakil presiden, serta menteri yang tergabung dalam kabinet merupakan bagian dari lembaga eksekutif di Indonesia. Mereka memiliki peran dalam menyelenggarakan administrasi negara, mengatur pertahanan dan keamanan nasional, serta mengatur hubungan luar negeri dan perjanjian internasional. Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, Presiden memiliki peran sentral dalam lembaga eksekutif namun tetap tunduk pada pengawasan dari lembaga legislatif dan yudikatif.
Lembaga legislatif, di sisi lain, bertugas dalam pembentukan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang. Lembaga ini terdiri dari DPR, MPR, dan DPD, yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh lembaga eksekutif. Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif berdiri secara independen dan memiliki posisi setara dengan lembaga eksekutif.
Sementara itu, lembaga yudikatif adalah cabang kekuasaan negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945. Di Indonesia, terdapat dua institusi utama yang menjalankan kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam memutus permohonan kasasi, menyelesaikan sengketa antar lembaga peradilan, dan melakukan uji materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi.
Dengan adanya ketiga lembaga negara ini, pilar utama pemerintahan demokratis Indonesia dapat berjalan dengan seimbang. Lembaga eksekutif menjalankan kebijakan, legislatif merumuskan aturan, dan yudikatif menegakkan keadilan. Keseimbangan antara ketiga lembaga ini merupakan kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga demokrasi yang kuat.
