Sri Mulyani Bertemu Dubes AS: Tarif Trump dan Kebijakan Prabowo

Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka pembicaraan dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, di Jakarta, di tengah sorotan atas tarif perdagangan yang diberlakukan AS terhadap Indonesia. Pertemuan itu tidak hanya membahas relasi dagang, tetapi juga menjadi ruang untuk membaca arah diplomasi ekonomi Indonesia saat pemerintah menyiapkan langkah lanjutan di Washington.

Tarif Trump jadi salah satu fokus utama

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia sedang mengupayakan penyelesaian atas isu tarif melalui jalur negosiasi. Delegasi Indonesia yang dipimpin sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Sugiono, diketahui sedang berada di Amerika Serikat untuk melanjutkan pembahasan.

Menurut Sri Mulyani, diskusi dengan Dubes AS berlangsung terbuka dan diarahkan untuk mencari jalan keluar yang tetap mengedepankan keadilan bagi kedua negara. Isu tarif ini menjadi penting karena menyangkut kepentingan perdagangan Indonesia di tengah ketatnya persaingan global.

APBN 2025 dan agenda Prabowo ikut dibahas

Selain urusan dagang, Sri Mulyani juga menyinggung pembahasan APBN 2025 yang disiapkan untuk menopang program-program Presiden RI Prabowo Subianto. Anggaran itu diarahkan untuk mendukung kebijakan yang disebut pro-rakyat, mulai dari makanan bergizi gratis, perlindungan sosial, hingga program pembangunan 3 juta rumah.

Di sisi lain, pemerintah tetap menekankan bahwa pelaksanaan program tersebut harus berjalan dengan prinsip keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan fiskal tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung langsung dengan prioritas politik dan ekonomi pemerintahan baru.

Diplomasi ekonomi di dua arah

Pertemuan Sri Mulyani dengan Dubes AS memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia sedang bergerak di dua jalur sekaligus: merespons tekanan eksternal dari kebijakan tarif Amerika Serikat, sekaligus menata fondasi anggaran dalam negeri untuk menopang agenda besar pemerintahan Prabowo. Dalam situasi seperti ini, ruang negosiasi dan disiplin fiskal menjadi dua hal yang sama-sama menentukan.

Source link