Sidang Perdana Eks Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, Dibayangi Ancaman Hukuman Mati

Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, akan menjalani sidang pidana pertamanya pada Senin, 14 April 2025, dalam perkara yang menyita perhatian publik nasional. Ia didakwa terkait tuduhan pemberontakan setelah upayanya menerapkan hukum darurat militer pada Desember lalu gagal total dan justru memicu krisis politik besar di Seoul.

Langkah darurat yang berujung pemakzulan

Kontroversi bermula pada 3 Desember 2024, ketika Yoon mengeluarkan dekrit darurat yang menangguhkan aktivitas politik dan membatasi media nasional. Kebijakan itu hanya bertahan sekitar enam jam sebelum dibatalkan oleh anggota parlemen oposisi. Alih-alih meredam situasi, keputusan tersebut memicu gelombang kritik karena dinilai melanggar prinsip demokrasi dan menyalahgunakan kewenangan presiden.

Tekanan politik terus menguat hingga Majelis Nasional memakzulkan Yoon, lalu Mahkamah Konstitusi secara resmi memecatnya dari jabatan presiden pada 4 April 2025. Rangkaian peristiwa ini menempatkan Korea Selatan dalam salah satu fase paling genting sejak demokrasi modern negara itu terbentuk pada 1980-an.

Ancaman hukuman berat di meja pengadilan

Dalam persidangan yang akan dimulai, Yoon menghadapi tuduhan pemberontakan yang tergolong sangat serius. Jika dakwaan itu terbukti, ia bisa dijatuhi hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kejaksaan dijadwalkan memaparkan bukti awal, termasuk komunikasi internal kepresidenan serta dugaan pelanggaran hukum yang terkait dengan keputusan darurat tersebut.

Pada sidang pendahuluan Februari lalu, tim kuasa hukum Yoon berargumen bahwa penahanannya tidak sesuai prosedur. Pengadilan menerima keberatan itu, dan Yoon dibebaskan setelah 52 hari ditahan sejak penangkapannya pada Januari 2025. Ia menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditahan ketika masih menjabat, sebuah langkah yang memecah opini publik di negaranya.

Kembali ke rumah pribadi, negara bersiap memilih presiden baru

Setelah resmi lengser, Yoon meninggalkan kediaman presiden dan kembali ke rumah pribadinya di Seoul pada Jumat. Di saat yang sama, pemerintah telah menetapkan pemilu presiden kilat pada 3 Juni 2025 untuk mencari pengganti permanen. Selama masa transisi, Han Duck-soo bertugas sebagai presiden sementara.

Meski Yoon bersikeras bahwa tindakannya dilakukan untuk memperbaiki keadaan nasional dalam situasi mendesak, banyak pihak tetap menilainya sebagai upaya kudeta yang dibungkus alasan keamanan. Sidang perdana ini bukan hanya menguji nasib politik Yoon, tetapi juga menjadi ujian besar bagi institusi hukum dan demokrasi Korea Selatan.

Source link