Mengapa Prabowo Ingin Aset Koruptor Disita, tapi Harus Tetap Adil
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan sikap kerasnya terhadap korupsi. Namun, di balik dorongan untuk menyita aset para koruptor, ia menekankan satu hal yang tidak boleh diabaikan: keadilan. Menurut Prabowo, negara memang berhak mengambil harta hasil kejahatan, tetapi prosesnya tidak bisa dilakukan secara serampangan, terutama jika menyangkut hak keluarga yang tidak ikut bersalah.
Korupsi Harus Dihukum, Bukan Sekadar Dipidana Ringan
Prabowo menyampaikan kekesalannya terhadap pejabat korup yang dinilainya memperlakukan jabatan seperti ruang untuk merampok secara legal. Ia menilai pendekatan hukum selama ini kerap belum cukup memberi efek jera. Karena itu, ia bahkan menginstruksikan lembaga penegak hukum untuk mengajukan banding terhadap vonis yang dianggap terlalu ringan, agar penanganan kasus korupsi tidak berhenti pada hukuman formalitas.
Pertanyaan Etis di Balik Penyitaan Aset
Di sisi lain, Prabowo juga mengangkat persoalan yang lebih rumit: sampai sejauh mana negara boleh mengambil aset koruptor? Ia mempertanyakan apakah adil jika harta yang diperoleh sebelum seseorang menjabat ikut disita, atau jika anak-anak harus menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Bagi Prabowo, pemberantasan korupsi memang harus keras, tetapi tetap perlu batas yang jelas agar tidak berubah menjadi tindakan yang justru menimbulkan ketidakadilan baru.
Efek Jera Jadi Kunci
Dalam wawancara eksklusif yang disiarkan pada Senin malam di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Prabowo menggambarkan cara berpikir para koruptor yang menurutnya terlalu percaya bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Mereka, kata Prabowo, seolah hanya perlu menjalani beberapa tahun penjara lalu kembali bebas tanpa beban. Pola pikir seperti inilah yang ingin ia ubah melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten.
Prabowo menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan pernyataan keras. Yang dibutuhkan adalah langkah hukum yang benar-benar bekerja, sehingga para pelaku tidak lagi melihat korupsi sebagai risiko yang bisa dinegosiasikan. Dalam pandangannya, negara harus bisa menunjukkan bahwa kerugian akibat korupsi tidak bisa dibayar lunas dengan hukuman ringan atau sekadar pengembalian sebagian aset. Source link
