Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti pentingnya tidak adanya diskriminasi dalam menetapkan kuota impor untuk komoditas atau bahan baku. Beliau menegaskan bahwa kuota impor tidak boleh hanya melayani kepentingan beberapa perusahaan besar. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik di mana hanya perusahaan tertentu yang diizinkan untuk mengimpor. Beliau memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Tindakan tersebut sebagai respons terhadap kekhawatiran yang diutarakan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah penerapan tarif timbal balik pada masa kepresidenan Donald Trump.
Ketua Apindo, Shinta Kamdani, juga menuturkan bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah untuk merespons dampak tarif timbal balik AS. Apindo secara aktif berkomunikasi dengan mitra di Amerika Serikat untuk memahami situasi yang terjadi. Pihak AS ingin mengurangi defisit perdagangannya dengan menanyakan kepada pihak Indonesia seberapa banyak komoditas yang dapat diimpor dan kapan. Dalam konteks tersebut, Apindo berbicara tentang komoditas seperti kapas dan jagung. Mereka mengusulkan agar impor komoditas tersebut langsung dialokasikan ke industri tanpa melibatkan pihak ketiga. Upaya ini diharapkan dapat memotong akar masalah terkait kuota impor yang ada.
