Presiden Prabowo Subianto telah mengemukakan bahwa aturan Tingkatan Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat mengurangi daya saing Indonesia dalam hubungannya dengan negara lain. Dalam sebuah acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Prabowo menyatakan keinginannya agar TKDN menjadi lebih fleksibel dan realistis. Presiden juga menyoroti kemungkinan mengganti TKDN dengan insentif sebagai alternatif yang lebih efektif. Prabowo meminta agar jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk merumuskan aturan TKDN yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada, dengan mengedepankan faktor-faktor seperti kemampuan dalam negeri, pendidikan, iptek, dan sains. Saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan fiskal, nilai tukar, serta deindustrialisasi yang juga berpengaruh pada lapangan kerja. Menurut ekonom Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina, aturan TKDN di Vietnam terbukti lebih fleksibel jika dibandingkan dengan Indonesia. Ia menekankan pentingnya deregulasi yang masif dan total, serta menjadikan pendekatan yang mengacu pada negara-negara yang telah sukses dalam menerapkan kebijakan yang relevan.
Penyesuaian TKDN: Tantangan yang Membuat Kita Tertinggal dalam Persaingan
