Kebijakan tarif tinggi yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia, terutama terhadap produk ekspor seperti minyak sawit mentah (CPO). Para petani dan pelaku industri sawit dalam negeri mulai merasa khawatir akan dampaknya terhadap keberlangsungan harga dan penyerapan tandan buah segar (TBS) dari petani.
Menurut Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, kebijakan tarif ini lebih dari sekadar proteksi ekonomi, namun juga terkait dengan kepatuhan negara-negara terhadap regulasi dan jejak produksi. Darto juga mengungkapkan bahwa eksport CPO Indonesia ke AS mengalami penurunan sejak rumor kebijakan tarif tersebut muncul, dengan ekspor turun 20% hanya dalam beberapa bulan.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga memberlakukan tarif ekspor sendiri untuk produk sawit, yang dianggap semakin memberatkan petani dan pelaku usaha sawit di tengah situasi pasar global yang semakin sempit. Mansuetus Darto menekankan bahwa langkah-langkah efisiensi seperti mengurangi penggunaan pupuk atau jam kerja bukanlah solusi jangka panjang, dan bisa berujung pada penurunan produksi yang merugikan pelaku usaha.
Untuk menghadapi kondisi ini, Darto menegaskan bahwa pemerintah perlu aktif melobi pasar baru dan menyesuaikan diri dengan standar keberlanjutan global. Dia juga mendesak pemerintah untuk menurunkan tarif ekspor dan memperkuat kepastian hukum agar para pelaku usaha dapat beroperasi dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dia menambahkan bahwa regulasi dan tata kelola sektor sawit di dalam negeri juga perlu diperbaiki untuk menghindari korupsi dan mempercepat pengambilan keputusan strategis.
Mansuetus Darto menyimpulkan dengan mengatakan bahwa perlunya badan sawit nasional yang independen untuk mengelola sektor sawit di Indonesia, serta penyederhanaan kementerian terkait guna menciptakan regulasi yang lebih efektif. Hal ini dianggap penting untuk menjaga masa depan sektor sawit Indonesia.
