Harga bawang putih melonjak di sejumlah daerah, melewati harga acuan Rp 38.000 per kg yang ditetapkan pemerintah. Kemendag menyalahkan keterlambatan impor sebagai penyebabnya. Namun, Ombudsman RI menilai masalah ini lebih dari itu, yaitu lemahnya pengawasan dan kebijakan izin impor yang tidak tepat. Menurut Ombudsman, persetujuan impor harus jelas mengenai tenggat waktu pengiriman dan menyertakan sanksi bagi importir yang tidak memenuhi kewajibannya.
Di lapangan, Ombudsman menemukan importir lama yang belum mendapatkan izin impor, sementara perusahaan baru sudah mendapat izin. Hal ini menjadi perhatian karena perusahaan baru belum memiliki pengalaman dan jaringan pemasok yang memadai. Ombudsman menekankan perlunya pengawasan yang lebih dinamis dari pemerintah, dengan mengawasi importir setiap bulan dan mengganti mereka yang tidak bisa memenuhi kewajiban.
Dengan lonjakan harga yang terjadi, Ombudsman menyerukan pemerintah untuk segera membenahi tata kelola impor bawang putih agar kejadian serupa tidak terulang. Tanpa pengawasan yang ketat, masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan. Langkah-langkah korektif harus segera diambil untuk mengatasi masalah harga bawang putih yang terus meroket, agar masyarakat tidak terus menderita.
