Reformasi Intelijen Indonesia: Mendesak untuk Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie telah menggelar diskusi terbatas tentang perlunya Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi tersebut melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Diskusi tersebut menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar dapat lebih responsif terhadap ancaman global. Yudha Kurniawan, selaku dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie yang menjadi moderator, menegaskan bahwa Reformasi Intelijen Indonesia harus melibatkan berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Model Threat-Based Intelligence menjadi standar operasional di berbagai negara dan perlu diadopsi oleh BIN agar bisa mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi. Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, menegaskan bahwa keberhasilan lembaga intelijen bergantung pada kemampuannya mengidentifikasi dan merespons ancaman secara tepat waktu.
Transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto membuat peran intelijen semakin penting. Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi indikasi bahwa Reformasi Intelijen Indonesia perlu dilakukan untuk mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang akan datang.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Reformasi rekrutmen personel intelijen perlu ditekankan untuk meningkatkan efektivitas badan intelijen. Idealnya, rekrutmen harus berbasis kompetensi teknis dan keseimbangan struktural organisasi. Politisasi dalam proses rekrutmen di Indonesia dapat mengurangi profesionalisme BIN sebagai institusi negara.
Kultur kerahasiaan dalam intelijen menghadapi tantangan akibat meningkatnya keterbukaan informasi. Kritik terhadap penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan STIN harus dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem kerja intelijen yang lebih adaptif.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa BIN membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Sistem intelijen Indonesia memiliki tantangan dalam tumpang tindih kewenangan antar-lembaga serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional.
Negara lain telah menerapkan mekanisme oversight atau pengawasan terhadap badan intelijen mereka. Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja intelijen.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Diskusi ini menghasilkan rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia:
Penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel dengan menekankan keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Menjaga independensi kelembagaan dengan proses rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen untuk memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan peran Optimalisasi BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan berbagai rekomendasi tersebut, Reformasi Intelijen Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem intelijen yang adaptif, profesional, serta transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional maupun global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
