Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Menurut Hasan, tindakan tegas terhadap korupsi tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di segala bentuk. Pemerintah mendukung tindakan hukum Kejaksaan Agung sebagai bagian dari agenda lebih luas Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi di semua tingkatan. Selain tindakan hukum, pemerintah juga mendorong reformasi di Pertamina, baik di induk maupun anak perusahaan, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dalam menghadapi skandal ini.
Hasan menegaskan pentingnya peran Pertamina sebagai pilar ekonomi utama Indonesia dan perlunya pembenahan menyeluruh untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Presiden Prabowo Subianto sendiri menunjukkan perhatian serius terhadap kasus penipuan bahan bakar dan menegaskan komitmennya untuk mereformasi sektor migas negara. Beliau memastikan bahwa kepentingan publik akan selalu menjadi prioritas utama dalam upaya pembersihan dan penegakan aturan.
