Kontroversi Retret Kepala Daerah: PDIP vs Jokowi

Presiden RI ke-7 Joko Widodo memberikan pandangan terkait instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang anggota partainya menghadiri retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Jokowi, partisipasi dalam acara tersebut adalah tanggung jawab pemerintah, dengan menekankan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat untuk melayani kepentingan publik.

Pernyataan Jokowi ini disambut dengan tanggapan dari Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, yang mengatakan bahwa instruksi Megawati adalah sebuah perkara internal partai. Said menegaskan bahwa hal tersebut bukan urusan pihak eksternal dan lebih berhubungan dengan agenda internal dari PDIP.

Instruksi dari Megawati kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi dalam retreat ditegaskan melalui surat resmi nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Instruksi tersebut menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP harus menunda perjalanan ke Magelang pada tanggal yang telah ditentukan. Selain itu, Megawati juga meminta agar para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah berangkat ke Magelang untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan selanjutnya.

Melalui surat yang ditandatangani Megawati dan disertai cap stempel lambang PDIP, disampaikan pula bahwa para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP harus selalu aktif menggunakan alat komunikasi dan siap merespons panggilan dari pihak partai. Hal ini menunjukkan bahwa instruksi dari Megawati merupakan bagian dari dinamika internal dari PDIP.