Pramono-Rano Diharap Bawa Jakarta Lebih Cerah, Fahira Idris Soroti Tujuh Pekerjaan Rumah

Pada 20 Februari 2025, Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2025-2030. Pelantikan ini membuka babak baru bagi Jakarta, kota yang menampung lebih dari 11 juta warga dan memikul beban sebagai pusat ekonomi nasional sekaligus kota global. Di tengah ekspektasi publik yang tinggi, pasangan ini langsung dihadapkan pada tuntutan untuk bergerak cepat, bukan sekadar melanjutkan rutinitas pemerintahan.

Harapan besar itu juga disuarakan Fahira Idris, anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta. Ia menilai Pramono-Rano perlu menghadirkan solusi yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga, dengan kebijakan yang strategis, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik. Menurut Fahira, Jakarta tidak cukup hanya tampil modern di permukaan; kota ini harus mampu menjawab persoalan dasar warganya secara nyata dan berkelanjutan.

Transportasi Masih Jadi Ujian Awal

Salah satu sorotan utama Fahira adalah transportasi publik. Ia menekankan pentingnya integrasi yang lebih rapi antara MRT, LRT, TransJakarta, dan angkot JakLingko agar mobilitas warga semakin mudah dan efisien. Bagi kota sebesar Jakarta, persoalan transportasi bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan juga menyangkut produktivitas, biaya hidup, dan kualitas udara.

Selain integrasi antarmoda, Fahira juga mendorong peningkatan subsidi transportasi umum. Langkah ini dinilai penting agar lebih banyak warga tergoda meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik. Tanpa kebijakan yang konsisten, upaya mengurangi kemacetan dan menekan beban jalan raya akan sulit berjalan maksimal.

Jakarta Butuh Terobosan, Bukan Sekadar Janji

Fahira menyebut ada tujuh tantangan utama yang harus segera dibenahi Pramono-Rano. Meski tidak semua dirinci dalam pernyataannya, pesan utamanya jelas: kepemimpinan baru Jakarta dituntut menghadirkan terobosan yang bisa dirasakan langsung oleh warga. Dalam kota dengan dinamika sosial dan ekonomi yang begitu padat, setiap kebijakan akan diuji dari seberapa cepat dan tepat dampaknya di lapangan.

Karena itu, kolaborasi menjadi kata kunci yang terus ditekankan. Jakarta, menurut Fahira, hanya akan melaju lebih cerah jika pemerintah daerah mampu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan sempit. Dengan tantangan yang menumpuk sejak transportasi, layanan dasar, hingga pembangunan kota, Pramono-Rano kini berada di titik awal yang menentukan arah Jakarta lima tahun ke depan.