Pemerintah Indonesia sedang merencanakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) guna mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia. Dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), rencana ini diungkapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan bahwa pengembangan energi nuklir bukanlah sesuatu yang mudah dan merupakan tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas untuk merencanakannya.
Saat ini, penggunaan nuklir di Indonesia terbatas pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian. Namun, pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission 2060, sehingga energi nuklir dianggap sebagai solusi utama dalam pengembangan energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi cepat. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan terkait posisi nasional dalam penggunaan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder terkait dalam pengembangan teknologi nuklir.
Bappenas telah merancang langkah-langkah strategis untuk pengembangan PLTN, termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN yang kuat dan independen, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Tantangan dalam pengembangan PLTN juga meliputi isu sosial dan politik, yang bisa menjadi kendala dalam merealisasikan rencana tersebut. Menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, perencanaan pembangunan PLTN telah digaungkan sejak 20 tahun lalu namun belum terealisasi karena berbagai kendala.
Dengan upaya yang telah direncanakan oleh Bappenas, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan dalam pengembangan PLTN dan mewujudkan penggunaan energi nuklir sebagai salah satu solusi penting dalam transisi energi yang berkelanjutan.
