Setiap tanggal 9 Februari setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN) yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang diteken oleh Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985. Keputusan tersebut menegaskan bahwa pers nasional Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan nasional serta sebagai wujud pengamalan Pancasila.
Peringatan HPN diselenggarakan secara bergantian di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, melibatkan berbagai pihak seperti insan pers, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai tuan rumah. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk menciptakan sinergi antara pers, masyarakat, dan pemerintah demi kemajuan bangsa.
Sejarah HPN bermula dari Kongres ke-28 PWI yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat, pada tahun 1978, dimana para wartawan menyuarakan perlunya satu hari khusus untuk merayakan peran pers dalam sejarah bangsa. Persatuan tersebut akhirnya disetujui pada sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung pada 19 Februari 1981, dan kemudian diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 9 Februari.
Meskipun memiliki makna penting, HPN juga mengundang kontroversi. Pada tahun 2007, beberapa penulis muda mengkritik HPN sebagai warisan Orde Baru, sementara sebagian pihak mengusulkan perubahan untuk menyelaraskan tanggal peringatan dengan terbitnya surat kabar Medan Prijaji pada Januari 1907. Ada juga gagasan untuk menetapkan Hari Jurnalis Indonesia pada 7 Desember sebagai alternatif untuk merayakan jurnalis tanpa keterkaitan masa lalu.
Meskipun diwarnai kontroversi, HPN tetap menjadi momen penting bagi insan pers dalam meningkatkan profesionalisme dan menjaga kebebasan jurnalistik. Sebagai pilar demokrasi, pers memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Sehingga, peringatan HPN tetap menjadi wadah refleksi bagi wartawan untuk terus memperjuangkan kebebasan dan independensi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
