Pada masa lalu, tanah Pasundan atau Jawa Barat pernah menginginkan kedaulatan sendiri sebagai Negara Pasundan setelah Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat pada tahun 1948. Negara ini sudah berdiri sejak tahun 1946 atas prakarsa Moesa Soeria Kartalegawa dan akhirnya diproklamasikan pada 4 Mei 1947 di Bandung dengan dukungan Belanda. Wilayah Negara Pasundan meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, dengan Kota Bandung menjadi Ibukotanya. Presiden Negara Pasundan pada saat itu adalah Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema, yang kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri pertama Indonesia di bawah Soekarno. Selama kepemimpinan Wiranatakoesoema, Negara Pasundan memiliki beberapa perdana menteri seperti Adil Puradiredja, Djumhana Wiriaatmadja, dan Anwar Tjokroaminoto.
Perbedaan utama terjadi antara kubu Federalis yang dipimpin oleh Kartalegawa, yang tidak mendapat dukungan luas karena reputasinya yang buruk, dengan kubu Republiken yang berhasil mempertahankan Tatar Pasundan sebagai bagian Indonesia melalui strategi politik yang efektif. Wiranatakoesoema terpilih sebagai Presiden Negara Pasundan dan memimpin negara dengan kabinet-kabinet yang berganti-ganti hingga akhirnya Negara Pasundan bubar dan kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1950.
Tekanan politik dari Belanda serta peristiwa-peristiwa penting seperti Peristiwa APRA pada 1950 menjadi pemicu akhir Negara Pasundan. Meskipun demikian, sejarah Negara Pasundan sebagai gerakan separatis di Jawa Barat tetap memberikan pembelajaran yang berharga dalam perkembangan sejarah Indonesia.
