JAKARTA — Pernyataan Effendi Simbolon kembali mengguncang panggung politik nasional. Mantan politisi PDI Perjuangan itu melontarkan seruan agar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mundur dari jabatannya setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Ucapan tersebut langsung menambah panas dinamika internal partai yang selama ini dikenal solid di permukaan.
Seruan yang Memicu Riak di Internal PDIP
Effendi menilai situasi yang menimpa Hasto membuat posisi kepemimpinan PDIP layak dievaluasi. Seruannya pun mencuri perhatian karena datang dari sosok yang pernah berada di lingkaran partai berlambang banteng itu. Meski sudah tak lagi menjadi bagian dari PDIP, komentar Effendi tetap mendapat sorotan luas karena dianggap menyentuh jantung persoalan internal partai.
Pernyataan itu juga memunculkan berbagai reaksi di kalangan pengamat dan publik, terutama karena menyangkut figur sentral seperti Megawati. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Megawati maupun pengurus PDIP atas seruan tersebut.
Jejak Panjang Effendi Simbolon di Politik
Effendi Simbolon lahir di Banjarmasin pada 1 Desember 1964. Karier politiknya terbilang panjang, dengan catatan sebagai anggota DPR sejak 2004 hingga 2024. Dalam rentang waktu itu, namanya kerap muncul dalam berbagai isu politik nasional, membuatnya dikenal sebagai figur yang tidak segan berbicara blak-blakan.
Meski sempat dipecat dari PDIP pada Desember 2024, Effendi tetap dipandang sebagai tokoh yang punya pengaruh dan suara yang diperhitungkan. Karena itu, seruannya terhadap Megawati bukan sekadar komentar biasa, melainkan ikut memperbesar sorotan terhadap kondisi internal PDIP di tengah kasus yang menyeret Hasto Kristiyanto.
Sorotan Publik Belum Mereda
Kasus Harun Masiku sendiri sudah lama menjadi perhatian publik, dan penetapan Hasto sebagai tersangka kembali membuat isu ini naik ke permukaan. Di tengah situasi tersebut, pernyataan Effendi Simbolon menambah lapisan baru dalam perdebatan politik yang tengah berlangsung. Dengan belum adanya respons dari pihak Megawati maupun PDIP, pernyataan itu masih menggantung dan terus menjadi bahan perbincangan.
