Pemerintah Indonesia mulai akan memberlakukan dua pajak baru untuk kendaraan bermotor pada tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi, sejalan dengan upaya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kedua pajak baru ini, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pengguna kendaraan bermotor diwajibkan membayar tujuh komponen pajak, seperti BBNKB, PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, dan biaya administrasi TNKB. Perhitungan pajak PKB dan BBNKB dilakukan dengan menambahkan persentase kenaikan pada nilai awal pajak. Pemilik kendaraan akan menerima tagihan yang mencakup kedua pajak tersebut dalam satu pembayaran, untuk menyederhanakan administrasi dan proses pembayaran.
Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak kendaraan bermotor mencakup kebijakan untuk menggabungkan pembayaran kedua pajak tersebut, dengan tujuan mempermudah pemantauan, pelaporan pembayaran pajak, serta meningkatkan efisiensi administrasi pajak secara keseluruhan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan mempercepat transisi menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan, serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan emisi gas rumah kaca.
