Prabowo Subianto: Kebijakan Perumahan Pro Rakyat Unggul
Di tengah sorotan atas kebutuhan hunian yang masih besar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan langsung perkembangan sektor perumahan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka. Laporan itu tidak hanya memuat progres pembangunan fisik, tetapi juga arah kebijakan yang disebut semakin tegas berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Progres IKN dan Kemayoran Masuk Laporan ke Presiden
Dalam keterangan persnya, Maruarar menjelaskan bahwa pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan signifikan. Sebanyak 27 tower dan beberapa rumah tapak disebut telah rampung dan siap diresmikan. Selain itu, perkembangan pembangunan di kawasan Wisma Atlet Kemayoran juga turut disampaikan kepada Presiden.
Maruarar menegaskan, sejumlah tower di Kemayoran akan segera diresmikan. Fokus utama dari pemanfaatan hunian tersebut diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, yang selama ini menjadi kelompok paling rentan dalam akses terhadap rumah layak.
Penghapusan Biaya Jadi Langkah Konkret
Tak berhenti pada pembangunan fisik, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama kementerian terkait tengah menyusun kebijakan yang lebih langsung dirasakan publik. Salah satunya adalah penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR yang memenuhi kriteria tertentu.
Kebijakan ini diposisikan sebagai langkah konkret agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak terbebani biaya tambahan saat mengakses hunian. Dengan begitu, program perumahan tidak hanya berhenti pada seremonial pembangunan, tetapi benar-benar memberi ruang lebih luas bagi warga untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Arah Kebijakan yang Ditekankan Prabowo
Maruarar menyampaikan bahwa rangkaian kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip pro rakyat yang kembali ditekankan Presiden Prabowo. Pemerintah ingin memastikan sektor perumahan tidak bergerak untuk kepentingan administratif semata, melainkan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.
Dengan progres pembangunan di IKN dan Kemayoran serta dorongan kebijakan yang menyasar MBR, pemerintah tampak ingin menunjukkan bahwa agenda perumahan kini diarahkan pada hasil yang lebih nyata: hunian tersedia, biaya ditekan, dan kelompok berpenghasilan rendah mendapat prioritas yang lebih jelas.
