Pemerintah Indonesia sedang melakukan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, di bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini menuai kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat itu memberi persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan. Persetujuan diberikan atas nama Kementerian Pertahanan RI, dengan luas mencapai 13.540 hektar di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, untuk mencetak 1 juta hektar sawah. Namun, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek ini berada di kawasan hutan adat yang memiliki nilai konservasi tinggi. Beberapa pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend, dan Gebze Dinaulik mengatakan bahwa tanah mereka telah digusur.
PUSAKA menyatakan bahwa proyek ini melanggar hak hidup dan hak masyarakat adat, serta merusak lingkungan hidup sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC). Prinsip FPIC menuntut pemberian informasi kepada masyarakat sebelum sebuah proyek dimulai, serta memberikan kebebasan kepada mereka untuk menerima atau menolak proyek tersebut.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua juga mengritik proyek ini, terutama terkait penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke. LBH Papua juga mencatat adanya keputusan menteri yang menjamin perlindungan kawasan tersebut.
Meskipun demikian, pemerintah terus melanjutkan Proyek Strategis Nasional di Merauke dengan harapan memperkuat ketahanan pangan dan mencapai swasembada. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga berkomitmen untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia. Dia menginstruksikan pembuatan plot pertanaman padi di sepanjang jalan untuk menguji kesesuaian lahan dalam mendukung pertumbuhan padi. Selain itu, lahan pertanian di beberapa distrik di Merauke juga akan diperluas untuk mencapai target swasembada pangan.
