Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) memberikan tanggapan terkait temuan dugaan kebocoran penerimaan negara sebesar Rp 300 triliun yang diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menurut Kemenko Marves, data tersebut berasal dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan potensi penerimaan negara yang belum dimanfaatkan dari sektor tata kelola perkebunan kelapa sawit. Potensi penerimaan tersebut terdiri dari denda administrasi akibat pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban plasma, perkebunan sawit di kawasan hutan, dan lain sebagainya.
Jodi juga menyatakan bahwa pemerintah telah berusaha memperbaiki tata kelola di sektor ini untuk meningkatkan penerimaan negara dan memastikan kepatuhan hukum.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, menyebut Prabowo akan mengejar ratusan pengemplang pajak yang telah menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp 300 triliun. Prabowo bahkan telah memiliki daftar 300 pengusaha yang belum membayar pajak, kebanyakan dari sektor perkebunan kelapa sawit.
Hashim menyebutkan bahwa data yang dimiliki Prabowo berasal dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, yang dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Menurut Hashim, data ini menunjukkan jutaan hektar kawasan hutan yang diokupasi secara ilegal oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit, namun belum membayar denda administrasi yang telah diingatkan oleh pihak berwenang.
Artikel ini ditulis oleh rsa/mij dan dapat dilihat lebih detail di tautan berikut: [DJP Jakarta Selatan II Implementasikan Layanan Ramah Disabilitas](https://cnbcindonesia.com/news/20241002183409-8-576494/djp-jakarta-selatan-ii-implementasikan-layanan-ramah-disabilitas)
