Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memastikan Ketahanan Energi.
PKS ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya pada Juni 2024, sebagai upaya menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi.
Penandatanganan dilakukan di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa 17 September 2024, oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, dengan disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan bahwa penerapan ekonomi hijau dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai Net Zero Emission (NZE). Berdasarkan proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim mampu membawa Indonesia mencapai NZE tahun 2060 atau lebih cepat.
Oleh karena itu, kemitraan strategis menjadi sangat penting, baik dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pembangunan sektor energi. Dengan demikian, penandatanganan kerja sama ini diharapkan dapat menjadi katalis pencapaian ketahanan energi Indonesia.
“Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, menjelaskan bahwa sinergi antara Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas dapat mendorong perkembangan industri energi, yang merupakan katalis pertumbuhan perekonomian Indonesia.
“Ia juga menekankan bahwa Pertamina, sebagai BUMN yang berperan untuk memenuhi ketahanan energi nasional, harus bisa memastikan bahwa energi kita cukup tersedia, dari sisi ketersediaan. Selain itu, masyarakat harus memiliki aksesibilitas dan keterjangkauan yang cukup untuk mendapatkan energi tersebut, serta implementasi dari sisi keberlanjutan,” kata Salyadi.
Henricus Herwin SVP Strategy & Investment Pertamina menambahkan, transisi energi yang saat ini diterapkan oleh Pertamina dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menguatkan peningkatan kemampuan Indonesia dalam menghadapi energi trilemma.
Untuk itu, Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yaitu mempertahankan dan meningkatkan bisnis eksisting untuk menjamin ketahanan energi nasional dan pada saat yang sama mengembangkan bisnis rendah karbon.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengakui bahwa sinergi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan Indonesia. Upaya ini mendukung pencapaian NZE Pemerintah Indonesia tahun 2060, terutama dengan kemitraan yang diharapkan akan mempercepat tercapainya target NZE tersebut.
“Pertamina aktif melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pencapaian NZE, salah satunya melalui sinergi dengan berbagai institusi, termasuk dengan institusi pemerintah, swasta, dan akademisi. Kami berharap peran Pertamina ini akan berimplikasi pada ketahanan energi nasional, sekaligus berdampak positif bagi perubahan iklim,” ujar Fadjar.
