FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Jaringan Pemuda Jakarta menanggapi kritik yang ditujukan kepada Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono terkait persoalan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan masalah honorer.
Koordinator Jaringan Pemuda Jakarta, Ismail menyebut kebijakan Heru memotong KJP itu dianggap sudah tepat.
Sebab, kata Ismail penerima KJP yang dipotong tersebut dianggap orang yang kaya.
“Data data peninggalan Anies berantakan karena banyak yang tidak melalui mekanisme yang benar dan penuh subyektifitas. Sehingga pada akhirnya yang seharusnya menjadi penerima manfaat malah tidak diakomodir dan menjadi korban pendidikan,” ucap Ismail melalui keterangan resmi yang diterima fajar.co.id, Minggu (21/7/2024).
Ismail menyebut, apa yang dilakukan Heru merupakan terobosan, sebab banyak orang yang sudah mampu tapi masih menerima manfaat dari KJP.
“Itu suatu terobosan karena orang kaya diberhentikan sebagai penerima KJP. Masa orang kaya terima KJP? kan masih banyak pelajar kurang mampu di Jakarta ini. Jadi salahnya Pak Heru di mana? Terkait masalah honorer kami yakin Pak Heru akan merapikan dan menyelesaikan semuanya,” Lanjutnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merespons ucapan Anies Baswedan yang menyebut jika kebijakannya saat menjadi Gubernur DKI disunat oleh Heru.
“Gini ya, saya jelasin ya, saya masuk itu Oktober 2022, APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023, itu ya,” kata Heru Budi, di Lapangan Babteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7/2024) malam.
“Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan tidak ada,” tambahnya.
