Jakarta – Jeffrey Sachs, seorang ekonom yang juga merupakan advokat SDGs di bawah Sekretaris Jenderal PBB, menyatakan bahwa program makan bergizi gratis merupakan bentuk investasi dan cara efektif bagi negara untuk meningkatkan nutrisi masyarakatnya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sachs saat menghadiri seminar publik dengan tema “Building a Sustainable Future Through Lifelong Learning and Skill Development” yang diselenggarakan oleh Prakerja, United in Diversity Foundation (UID), dan The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) beberapa waktu yang lalu, yang ringkasannya dipublikasikan di website prakerja.go.id.
“Program ini adalah ide yang sangat baik dan efektif dalam meningkatkan nutrisi yang dilakukan oleh negara. Program ini dimulai sejak usia dini dan bekerjasama dengan program makan sekolah,” kata Sachs seperti dikutip pada Senin (8/7).
Meskipun Sachs mengakui bahwa program makan bergizi gratis tidak murah, namun jika dilaksanakan dengan baik maka itu akan menjadi investasi dengan dampak yang signifikan.
Sachs juga menjelaskan bahwa program ini memberikan sejumlah dampak dan manfaat yang signifikan, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur, sehingga mereka dapat terhindar dari stunting dan kekurangan gizi yang dapat berdampak pada pertumbuhan gizi dan mental.
“Kedua, program ini mendukung proses belajar mengajar dan mencetak tenaga kerja berkualitas di masa depan,” tambahnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi program makan bergizi gratis ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu mengatasi kelaparan dan malnutrisi.
“SDGs, dengan 17 tujuan, menawarkan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang,” pungkasnya.
Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, telah mencanangkan program makan bergizi gratis untuk para siswa di sekolah. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI juga telah sepakat untuk menyediakan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan APBN 2025 untuk program ini.
