Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menjaga posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih, Prabowo, dan beliau juga memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisit di bawah 3% dan ini komitmen yang sama yang kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mempertahankan defisit APBN dalam kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih berada dalam rentang tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, penjagaan terhadap defisit APBN juga menepis spekulasi bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen dari PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 sedang dalam proses, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kami lakukan secara terus-menerus dengan tim Presiden terpilih ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen dari PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang sudah direncanakan oleh pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nanti,” pungkasnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memenuhi target-target yang telah direncanakan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR RI dalam RAPBN 2025 mendatang.
“Intinya, kami berkomitmen pada target-target yang akan direncanakan oleh pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nanti,” ujar Thomas.
