Pembayaran Bunga Lebih Tinggi dari Rencana Anggaran Pendidikan

Krisis utang sedang melanda dunia, termasuk negara-negara pasar berkembang atau emerging markets. Perhatian khusus terhadap masalah ini disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam Pertemuan Vatikan yang dihadiri oleh ekonom dan petinggi perbankan dunia.

Dalam pertemuan dengan tema ‘Debt Crisis in the Global South’ pada 5 Juni lalu, Paus Fransiskus menyampaikan bahwa negara-negara paling miskin di dunia terbebani oleh utang yang tidak dapat mereka kelola, dan negara-negara kaya perlu memberikan bantuan lebih banyak.

Negara-negara berkembang menghadapi tekanan utang publik sebesar US$ 29 triliun. Lima belas negara di kategori tersebut mengalokasikan lebih banyak uang untuk pembayaran bunga daripada untuk pendidikan, seperti yang dilaporkan oleh Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB. Beberapa negara bahkan menghabiskan lebih banyak uang untuk pembayaran utang daripada untuk anggaran kesehatan.

Krisis utang saat ini merupakan masalah yang berulang dalam perekonomian global saat ini dan merupakan yang terburuk jika dibandingkan dengan sebelumnya. Faktor pemicunya mulai dari belanja pemerintah yang berlebihan atau tidak terkelola dengan baik, hingga masalah global yang tidak terkendali oleh sebagian besar negara.

Pandemi Covid-19, konflik kekerasan di beberapa negara, peningkatan harga energi dan pangan, kenaikan suku bunga oleh bank sentral, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global semuanya turut menjadi faktor penyebab krisis utang yang semakin parah.

Paus Fransiskus menghidupkan kembali gagasan Kampanye Yobel untuk tahun 2025, yang sebelumnya digelar pada tahun 2000 dan berhasil menghapus lebih dari US$ 100 miliar utang dari 35 negara miskin. Paus Fransiskus menyerukan transformasi dalam sistem keuangan global serta program penghapusan utang.

Banyak ekonom dan pembuat kebijakan berpendapat bahwa lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF) yang dibentuk 80 tahun lalu tidak mampu lagi menangani negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan. Perselisihan antara China dan Amerika Serikat turut mempersulit penyelesaian krisis utang, sedangkan lembaga internasional yang ada tidak memiliki wewenang untuk mengadili perselisihan antara pemberi utang.

Krisis utang mempengaruhi banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang tidak memiliki dana untuk membiayai kebutuhan dasar seperti pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan kesehatan. Diperlukan triliunan dolar tambahan untuk melindungi negara-negara rentan dari dampak cuaca ekstrem dan memenuhi tujuan iklim internasional.