Ketua Prodi HI UKI: Regulasi Spionase Harus Tegas
Regulasi terkait spionase perlu diatur dengan sangat detail oleh negara. Hal ini dikarenakan aturan yang ketat akan mencegah dampak yang tidak diinginkan di masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Program Studi HI dan Direktur CSJGR Universitas Kristen Indonesia (UKI), Arthuur Jeverson Maya saat menghadiri seminar yang bertajuk “Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kuasa, Sebuah Diskursus” yang diselenggarakan oleh Center for Security and Foreign Affairs (CESFAS) UKI bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI).
“Regulasi yang jelas dan tegas dalam mengatur kegiatan spionase sangat penting, agar tidak menimbulkan masalah etika dan hukum di kemudian hari,” ujar Arthuur di UKI, pada Selasa (11/6).
Belakangan ini, laporan dari lembaga amnesty international mengungkap bahwa alat penyadap canggih yang digunakan oleh beberapa pemerintah dapat melanggar hak asasi manusia. Untuk melindungi diri, penting untuk memperbarui perangkat lunak, menggunakan kata sandi yang kuat, dan berhati-hati dalam membagikan informasi secara online.
Selain itu, Arthuur juga menyoroti kontradiksi dalam hubungan negara dengan spionase, serta pentingnya kemajuan teknologi dalam akses informasi.
“Spionase merupakan bentuk perang yang dilakukan secara rahasia melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan informasi diam-diam,” katanya.
Arthuur menegaskan bahwa terjadi kontradiksi antara keterbukaan dan kerahasiaan dalam hubungan negara dan spionase. Negara perlu transparan untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik, namun sekaligus menjaga kerahasiaan untuk keamanan nasional.
Menanggapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, Arthuur menekankan pentingnya memperbarui teknologi agar informasi dapat diperoleh dan digunakan secara efektif.
Di samping itu, seminar ini juga membahas isu spyware dan betujuan untuk menekankan pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil. Dengan melibatkan berbagai pakar dan praktisi di bidang ini, diharapkan seminar ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
