Pemerintah Presiden Vladimir Putin dilaporkan memberikan dukungan kepada kelompok politik pro-Rusia di Moldova. Hal ini dilakukan untuk “mengganggu” negara Eropa tersebut dalam upaya Chisinau untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE).
Seorang oligarki yang telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat (AS), Ilan Shor, telah mengumumkan pembentukan blok pemilu pro-Rusia yang bernama Victory. Dia berencana untuk mencalonkan seorang kandidat dalam pemilihan presiden Moldova pada 20 Oktober.
Manuver politik Shor dianggap sebagai tindakan yang dapat mengganggu stabilitas negara tersebut. Meskipun mayoritas partai dalam blok Shor memiliki pengaruh yang kecil di Moldova, negara tersebut tetap menghadapi masalah dengan kelompok separatis pro-Moskow di wilayah Transnistria.
“Institut Studi Perang (ISW) menyatakan bahwa Blok Victory merupakan upaya bagi Moskow untuk memusatkan dukungan pro-Rusia di Moldova di bawah kendali Shor, yang tetap menjadi saluran utama pengaruh Kremlin di politik Moldova meskipun berada dalam pengasingan,” demikian dilansir dari Newsweek.
Meskipun demikian, lembaga analis risiko Eropa Timur yang berbasis di Lithuania, Cenusa, menyatakan bahwa hal ini merupakan kesalahpahaman. Mereka berpendapat bahwa Rusia tidak akan dapat menggulingkan elit penguasa di Moldova melalui proses pemilu.
Selain itu, Cenusa percaya bahwa Rusia kemungkinan menggunakan kekuatan radikal pro-Rusia untuk mengalihkan perhatian dari kekuatan moderat lainnya di Moldova, seperti yang terjadi di wilayah otonomi pro-Rusia Gagauzia.
Rusia telah lama mempertahankan ketegangan dengan negara-negara bekas wilayah Uni Soviet. Setelah invasi ke Ukraina pada Februari 2022, kekhawatiran akan potensi invasi ke wilayah lain kembali mencuat.
Moldova kemungkinan dianggap sebagai target potensial bagi rencana semacam tersebut. Dengan Moldova telah diberikan status kandidat keanggotaan UE pada tahun 2022, Rencana tersebut menimbulkan perlawanan dari pemerintah Rusia yang menentang negara tetangganya untuk bergabung dengan organisasi seperti UE dan NATO.
Pada Februari 2023, Presiden Sandu menuduh Putin merencanakan kudeta untuk menggulingkan pemerintahannya. Hal ini menjadi peringatan serius yang dicapai oleh beberapa analis Barat, bahwa Rusia dapat mencapai tujuannya dengan bantuan tentara yang masih berada di wilayah Transnistria setelah perang yang terjadi pada 1990-an.
