Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin mengatakan portofolio pinjaman ini masih dalam usulan. Nilai yang disetujui oleh bank belum diumumkan.
“Ia mengatakan bahwa persoalan ini tidak hanya terjadi di Pangandaran. Beberapa kebijakan pemerintah pusat juga harus turut serta dalam pengelolaan keuangan atau dukungan keuangan pemerintah,” katanya pada Kamis (28/3/2024).
Asep menyatakan bahwa jika pinjaman tidak disetujui, akan ada langkah-langkah selanjutnya.
“Opsi yang ada adalah melaksanakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setelah memperoleh nomor register dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RAPBD harus dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui gubernur,” ujarnya.
Jika APBD tidak mendapatkan nomor register, kata Asep, maka APBD tersebut tidak bisa diajukan, sehingga keputusan DPRD oleh bank masih belum final.
“Namun, sesuai dengan ketentuan tersebut, akan dilakukan evaluasi. DPRD tidak bisa memberikan detailnya karena bukanlah pelaksana,” ujar Asep.
