Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menduga ada pihak asing yang melobi salah satu Calon Presiden (capres) untuk menghentikan program hilirisasi nikel yang saat ini digencarkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Kecurigaan tersebut muncul setelah beberapa negara seperti China, Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya disebut gagal melobi Presiden Jokowi untuk membuka kembali keran ekspor bijih nikel.
“Bahkan China marah-marah kepada Indonesia karena larangan ekspor,” kata Bahlil.
Pada kesempatan yang sama, Bahlil juga mengungkapkan bahwa karena tak bisa menggoyang pendirian Presiden Jokowi, pihak asing pun mencoba untuk mempengaruhi calon pemimpin lain supaya menjadikan kebijakan terhenti atau membuka kembali keran ekspor bijih nikel. Namun, ia tidak menyebutkan siapa calon tersebut.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengubah kebijakan larangan ekspor bijih nikel karena kebijakan ini berkaitan dengan tujuan hilirisasi yang tengah digencarkan di dalam negeri, termasuk dalam penyediaan bahan baku baterai kendaraan listrik.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi asing langsung (FDI) di sektor hilirisasi nikel selama periode 2020-2021 mencapai US$ 2,3 miliar atau setara dengan Rp 32,8 triliun.
Selain karena program hilirisasi, investasi ini juga didorong oleh adanya larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan sejak 1 Januari 2020 oleh pemerintah.
Namun, Bahlil juga memaparkan bahwa pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan opsi untuk mengizinkan kembali ekspor nikel dalam bentuk tikel (lapuk).
(ard/pit)
