Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 433 triliun untuk program perlindungan sosial atau bansos sepanjang tahun 2023. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan masa pandemi Covid-19.
Pada tahun 2022, anggaran untuk program bansos pemerintahan Jokowi sebesar Rp 460,6 triliun, kemudian pada tahun 2021 naik lagi menjadi Rp 468,2 triliun, dan pada tahun 2020 mencapai anggaran Rp 498 triliun. Sebelum Covid-19, yaitu pada tahun 2019, anggaran bansos sebesar Rp 308,4 triliun.
“Saat sebelum Covid, belanja bansos hanya sekitar Rp 308 triliun, jadi ini naik lebih dari Rp 140 triliun sebelum Covid. Hal ini menunjukkan bahwa belanja bansos cukup dijaga pada level yang cukup tinggi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN 2023 di Jakarta.
Dengan anggaran bansos 2023 sebesar Rp 443,4 triliun, Presiden Jokowi telah mengalokasikan dana tersebut untuk program-program yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu sepanjang tahun lalu.
Rinciannya termasuk penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH senilai Rp 28,1 triliun untuk 9,9 juta keluarga, bantuan melalui kartu sembako Rp 44,5 triliun untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat, dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp 7,5 triliun untuk 18,6 juta keluarga. Selain itu, juga berupa subsidi BBM senilai Rp 21,3 triliun, subsidi listrik Rp 68,7 triliun, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) Rp 40,9 triliun, dan bantuan pangan Rp 7,8 triliun untuk 21,3 juta keluarga.
Dana tersebut tidak hanya disalurkan melalui belanja kementerian atau lembaga (K/L) dan non K/L, tetapi juga melalui transfer ke daerah dalam bentuk pemberian BLT Desa senilai Rp 10,4 triliun untuk 2,9 juta keluarga.
“Karena masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan mengalami tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kita melakukan beberapa tambahan penebalan bansos,” tegas Sri Mulyani.
