Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sama-sama ingin membentuk Badan Penerimaan Negara jika menang dalam Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menyebutkan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai ide lama sejak era Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Badan yang dimaksud adalah mengeluarkan Dirjen Pajak & Bea Cukai dari Kementerian Keuangan sehingga lebih fokus dalam pengelolaan keuangan negara sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak. Di sisi lain, Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto memandang janji pasangan capres-cawapres terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara ditujukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak. Hal ini penting terkait upaya mendorong ekstensifikasi pajak sehingga peningkatan pajak bisa terwujud. Seperti apa ekonom melihat janji Capres-Cawapres terkait Badan Penerimaan Negara? Bagaimana juga janji pasangan Prabowo-Gibran terkait makan siang gratis dengan dana Rp 400 Triliun per tahun? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah dan Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Rabu, 27/12/2023)
Apakah Rencana Anies dan Prabowo untuk Membentuk Badan Penerimaan Negara Realistis?
