Presiden Joko Widodo, yang masa jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang, masih menyimpan kekhawatiran terhadap Indonesia. Salah satunya adalah peredaran uang yang mengalami penurunan pada akhir 2023. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa uang beredar dalam arti luas (M2) hanya tumbuh 3,4% secara tahunan (year on year/yoy) pada Oktober 2023, yang merupakan pertumbuhan terendah sepanjang sejarah Indonesia.
Selain itu, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) juga stagnan. DPK secara total hanya tumbuh 3,9% yoy menjadi Rp7.982,3 triliun dengan simpanan berjangka menjadi yang paling dominan. Hal ini disebabkan oleh pembelian instrumen yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI), yang menurut Jokowi, dapat mengurangi likuiditas di sektor riil dan mengganggu penyaluran kredit.
Jokowi juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi geopolitik global, seperti perang di Ukraina dan Gaza, serta dampaknya terhadap perekonomian dan kestabilan harga di Indonesia.
Pada saat yang sama, Jokowi juga mengungkapkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah masih rendah, dengan realisasi belanja pemerintah pusat hanya mencapai 76%.
Dalam menghadapi kondisi ekonomi dan geopolitik yang tidak pasti, Jokowi berharap agar perbankan dapat tetap berhati-hati namun tetap mendorong penyaluran kredit, terutama kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
