Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana akhirnya memberikan keterangan mengenai laporan transaksi yang mencurigakan dalam penggalangan dana untuk Pemilu 2024 yang jumlahnya miliaran. Ivan mengakui bahwa laporan hasil analisis (HA) dan hasil pemeriksaan (HP) terkait transaksi yang mencurigakan untuk Pemilu 2024 tidak diserahkan ke KPK. Menurutnya, setiap laporan hasil analisis dan pemeriksaan yang diserahkan ke KPK selalu terkait dengan transaksi yang diduga kuat terindikasi tindak pidana korupsi. Maka dari itu, ketika transaksi yang mencurigakan tersebut masih sebatas dugaan umum, laporan tidak diserahkan ke KPK.
Ivan menekankan bahwa ketika transaksi yang mencurigakan terkait dengan Pemilu tersebut kuat dugaan melibatkan unsur tindak pidana korupsi, maka akan langsung diurus KPK. Ivan juga menyebut bahwa nilai transaksi tersebut bernilai triliunan rupiah dan melibatkan ribuan nama dari seluruh partai politik selama masa kampanye.
Presiden Joko Widodo juga telah memberikan keterangan terkait temuan PPATK terkait transaksi yang mencurigakan yang diduga berhubungan dengan dana kampanye Pemilu 2024. Jokowi meminta temuan tersebut segera diproses sesuai hukum yang berlaku bila terbukti melanggar aturan.
Jokowi juga meminta seluruh pihak yang turut serta dalam kontestasi pemilu untuk mengikuti aturan main yang ada. Supaya prinsip jujur dan adil terjaga.
