Pemerintah Malaysia telah secara resmi melarang semua kapal kargo dengan bendera Israel untuk berlabuh di pelabuhan mereka. Keputusan tersebut diambil sebagai tanggapan terhadap aksi Israel yang dianggap ‘keji’ terhadap perang yang terjadi di Gaza, Palestina.
Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim mengumumkan kebijakan larangan terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel, khususnya perusahaan pelayaran terbesar di Israel, ZIM. Ia menegaskan bahwa kapal yang sedang menuju ke Israel juga akan dilarang memuat kargo di pelabuhan mana pun di negara Asia Tenggara. Kedua larangan ini berlaku segera dan merupakan respon terhadap tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Diketahui bahwa Malaysia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Keputusan larangan ini juga berdampak pada rute pelayaran karena gangguan yang terjadi di Laut Merah akibat serangan oleh pemberontak Houthi Yaman, yang merupakan jalur perdagangan utama Timur-Barat dunia. Laut Merah terhubung ke Mediterania melalui Terusan Suez, yang merupakan rute pelayaran terpendek antara Eropa dan Asia.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan larangan ini, pemerintah Malaysia telah memblokir dan melarang perusahaan pelayaran berbasis di Israel, ZIM, untuk berlabuh di pelabuhan Malaysia. Tindakan ini menunjukkan sikap tegas Malaysia terhadap aksi Israel yang dianggap merugikan warga Palestina dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.
