Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah terlalu banyak pejabat negara yang dipenjara karena kasus korupsi. Namun, kenyataan itu masih belum membuat korupsi mereda.
Berdasarkan catatannya, sejak 2004-2022, setidaknya ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, yang dipenjara. Selain itu, juga ada 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota serta 31 hakim termasuk hakim konstitusi. Belum lagi delapan komisioner di lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi Yudisial. Ada juga sebanyak 415 dari pihak swasta dan 363 birokrat.
“Banyak sekali. Sekali lagi carikan negara lain yang memenjarakan sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya pejabat yang dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang? Ternyata sampai sekarang masih kita temukan banyak kasus korupsi,” ujar Jokowi dalam pidatonya dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Sehingga, menurutnya perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pencegahan hingga penindakan korupsi. Ini karena ada sesuatu yang membuat korupsi di Indonesia sulit dibasmi.
“Kembali lagi apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak,” kata Jokowi.
