Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai dalam 10 tahun ke depan, masalah global akan bergeser pada perubahan iklim. Masalah ini akan dialami oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
Sri Mulyani menegaskan kenaikan temperatur bumi telah terjadi dan ini memicu banyak bencana sehingga perubahan iklim ini benar-benar menjadi masalah yang harus diatasi.
“Dalam 10 tahun ke depan, Anda bisa melihat…di sisi kanan, semua yang hijau itu terkait dengan masalah lingkungan dan iklim,” ujarnya dalam World Bank Event, Climate Change and Indonesia’s Future: An Intergenerational Dialogue, Senin (27/11/2023).
Oleh karena itu, Sri Mulyani mendorong adanya kerja sama antar generasi. Pasalnya, di Indonesia, 50% populasi berada di bawah usia 30 tahun. Jika berbicara masalah 10 tahun lagi, maka ini menjadi masalah mereka.
“Mereka yang usianya 20 tahun, akan menjadi 30 tahun, yang 20 tahun akan menjadi 40 dan mereka yang akan hadapi dampak besar,” ungkapnya.
Saat ini, fiskal pemerintah ikut berperan dalam menangani masalah perubahan iklim. Namun, fiskal tidak hanya dipakai untuk penanganan masalah iklim. Masih ada masalah pembangunan bersifat fundamental yang harus ditopang. Dia berharap semua pihak bisa melakukan inovasi.
Pemerintah bahkan berupaya mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk sadar terhadap isu perubahan iklim. Menurut Sri Mulyani, Pemda memiliki kapasitas fiskal yang besar. Pemda juga menguasai sepertiga dari total belanja negara.
“Oleh karena itu, kita melakukan berbagai instrumen policy, motivation ke Pemda. Kita gunakan instrumen seperti DAK fisik, DBH dan berbagai instrumen untuk memotivasi daerah dalam me-mainstream-kan climate change,” tambahnya.
Bahkan, dia mengaku pemerintah mengembangkan instrumen fiskal dalam rangka mengatasi masalah perubahan iklim, yakni instrumen green bond. Dari catatan Sri Mulyani, sejak 2018 hingga saat ini, pemerintah sudah merilis green sukuk US$ 5 miliar dan green retail sukuk sebesar Rp 21,8 triliun sejak 2019.
