Dalam dinamika politik menjelang Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, calon presiden, memberikan penilaian tajam terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurutnya mendapat penurunan drastis.
Menurut Ganjar, penegakan hukum di Indonesia sebelum tahapan pemilu 2024 berada pada angka 7 hingga 8. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden, nilai tersebut menurun drastis.
Ganjar memberi penilaian 5 dari skala 1 sampai 10 untuk pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi. Ia mengutarakan hal ini di acara IKA Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/11/2023).
Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menanggapi kritik Ganjar dengan menyarankan agar Ganjar membahas isu ini dengan pasangannya, Mahfud MD, Menko Polhukam di era Jokowi.
Di sisi lain, Prabowo Subianto, yang juga terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024, hanya tertawa saat ditanya wartawan tentang pernyataan Ganjar. Prabowo tidak memberikan komentar langsung dan hanya tertawa sambil mengedipkan sebelah matanya.
Kontroversi ini menyoroti perspektif yang berbeda dalam penilaian penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, Ganjar Pranowo mengkritik keras penurunan standar, sementara TKN Prabowo-Gibran meminta Ganjar untuk melihat siapa Menkopolhukam dan Menkumhamnya. Mahfud MD adalah cawapresnya dan Yasonna H. Laoly adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari partai pengusungnya. (SENOPATI)
