Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden diketahui merilis dua surat berbeda terkait perang Israel-Hamas. Surat tersebut masing-masing ditujukan kepada warga Amerika yang pro-Palestina dan pro-Israel.
Hal ini dilaporkan NBC News pada Minggu (19/11/2023), mengutip salinan korespondensi resmi Gedung Putih.
Sementara satu surat menunjukkan dukungan Biden untuk Israel, sedangkan surat lainnya berbicara tentang upaya pemerintah AS untuk melindungi warga sipil di Jalur Gaza.
Surat yang dikirimkan kepada kelompok pro-Israel menyerukan Holocaust terkait serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan. Mereka juga menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Israel dan upaya untuk mengembalikan tawanan yang diambil oleh Hamas dan ditahan di Gaza.
Selain itu, dalam surat tersebut Biden juga menyatakan dukungan terhadap Israel dan menyebut Hamas sebagai teroris. “Amerika Serikat mendukung Israel. Kami akan terus memastikan bahwa Israel memiliki apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri melawan terorisme sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional,” tertulis dalam surat tersebut.
Di sisi lain, surat Biden kepada kelompok pro-Palestina berfokus pada bantuan ke negara tersebut dan tidak menyebutkan Holocaust atau dukungan AS terhadap Israel.
“Ia menambahkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan mitra-mitranya untuk memastikan bahwa bantuan yang menyelamatkan nyawa, termasuk makanan, air, dan obat-obatan dapat segera menjangkau warga Palestina yang tidak bersalah di Gaza dan menekankan bahwa Amerika Serikat dengan tegas mendukung perlindungan warga sipil selama masa krisis.
Meskipun kedua surat tersebut tampaknya tidak bertentangan satu sama lain, atau bertentangan dengan kebijakan Biden, NBC melaporkan bahwa tidak lazim bagi Gedung Putih untuk membuat versi surat yang berbeda mengenai topik yang sama dengan penekanan yang sangat berbeda.
NBC menambahkan bahwa insiden tersebut mencerminkan ketegangan politik yang coba dijalani Biden ketika unsur-unsur koalisinya yang pro-Israel dan pro-Palestina bertikai karena perang tersebut, dan dengan waktu kurang dari satu tahun sebelum pemilu.
Dalam sebuah opini yang diterbitkan pada hari Sabtu di Washington Post, Biden menulis bahwa Gaza dan Tepi Barat yang diduduki harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, sebuah Otoritas Palestina yang telah direvitalisasi.
“Gaza tidak boleh lagi dijadikan platform terorisme. Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade, dan tidak boleh ada pengurangan wilayah,” tulisnya, seraya menambahkan bahwa setelah perang ini selesai, suara rakyat Palestina dan aspirasi mereka harus disuarakan pusat pemerintahan pasca krisis di Gaza.
