Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa masalah minyak sawit Indonesia di Eropa tidak akan pernah selesai. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gapki, Eddy Martono, dalam acara IPOC 2023 di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 3 November 2023.
Gapki meyakini bahwa masalah ini terkait dengan Kebijakan EUDR (European Union Deforestation-Free Regulation) yang diberlakukan oleh Uni Eropa pada tanggal 16 Mei 2023. Kebijakan ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi petani sawit Indonesia.
Eddy menjelaskan bahwa masalah sawit Indonesia di Eropa selalu muncul dan tidak akan pernah terselesaikan. Hal ini karena Uni Eropa harus melindungi produksi minyak nabati di dalam negeri mereka. “Ini kita lihat sampai dengan kiamat pun tidak akan pernah selesai, kenapa? karena mereka juga punya minyak nabati yang mereka harus lindungi,” tegasnya.
Dalam aturan EUDR, wilayah ini memberlakukan benchmarking dengan mengkategorikan negara asal produk, bukan produknya. Indonesia dikategorikan sebagai negara berisiko tinggi. Menurut Eddy, hal ini akan memberikan tekanan terhadap harga komoditas Indonesia. “Itu praktis semua komoditi kuat, gak hanya sawit. Ini yang akan menekan kita,” ujarnya. Eddy berharap benchmarking ini dilakukan oleh lembaga independen bukan dari sisi negara Uni Eropa.
Selain itu, Indonesia melihat ada kesenjangan antara regulasi EUDR dan kondisi di lapangan yang dihadapi petani sawit sehari-hari. Rizal Afandi Lukman, Sekertaris Jendral CPOPC (Council of Palm oil Producing Countries), menyatakan bahwa tantangan terbesar bagi petani sawit Indonesia adalah ketelusuran atau traceability. Mayoritas petani sawit bergantung pada pihak perantara dalam bisnis mereka, sehingga melacak buah kelapa sawit hingga ke asalnya akan sulit dilakukan.
EUDR akan berdampak tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga lebih dari 3 juta petani sawit di seluruh dunia. Rizal berharap petani sawit Indonesia mendapatkan bimbingan dalam memenuhi kriteria keberlanjutan industri sawit, mengingat manajemen kelompok tani yang belum terorganisir, kurangnya akses pada alat pertanian yang berkualitas, dan kendala pendanaan.
Dengan adanya kebijakan EUDR, Gapki percaya bahwa masalah minyak sawit Indonesia di Eropa tidak akan pernah selesai.
