Presiden Joko Widodo optimis bahwa tahun depan akan dapat menggelar upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Dia juga menolak bahwa pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) dapat terhambat oleh masalah hukum. Hal ini diungkapkan oleh Jokowi saat menjawab pernyataan beberapa pengusaha yang diundang ke kawasan IKN.
Pengusaha tekstil Anne Patricia Sutanto meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di IKN. Dia meminta agar dukungan yang diberikan tidak ambigu. Menanggapi pernyataan tersebut, Jokowi meyakinkan para pengusaha bahwa proyek IKN akan terus berjalan dan meminta investor untuk tidak takut berinvestasi karena sudah ada Undang-Undang IKN yang didukung oleh 93% fraksi partai di DPR.
Jokowi juga menyebutkan bahwa pembangunan IKN dapat lebih cepat jika dibantu oleh pihak swasta. Dia mengatakan bahwa pembangunan IKN membutuhkan biaya sebesar 33 miliar dolar AS, sehingga pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan pembiayaan IKN sebesar 20% dari APBN dan 80% dari pihak swasta.
Namun, saat ini pemerintah masih memberikan prioritas kepada investor dalam negeri. Meskipun sudah banyak minat dari investor asing, dengan telah ada 320 surat minat, namun pemerintah masih memprioritaskan investor dalam negeri terlebih dahulu.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan bahwa tahun depan rencananya akan dilakukan upacara di IKN. Lapangan rumputnya telah ditanam dan harus selesai tepat waktu. Jokowi juga mengingatkan agar pembangunan IKN tidak mengalami keterlambatan seperti pembangunan proyek lainnya yang memakan waktu hingga 15 tahun.
