Peperangan antara kelompok pejuang Palestina, Hamas, dengan Israel masih berlanjut di tengah eskalasi yang semakin memanas. Pada hari Selasa (31/10/2023), beberapa perkembangan terbaru terjadi, seperti penolakan gencatan senjata oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan ketegangan politik di dalam Kabinet Israel. Hal ini juga dibarengi dengan pengungkapan bukti-bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu Israel dan Hamas, oleh PBB.
Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak akan menerima gencatan senjata dan menyerah kepada Hamas. Amerika Serikat juga menyatakan keberatan terhadap gencatan senjata, namun menginginkan adanya jeda untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Di sisi politik, ketegangan muncul di dalam Kabinet Israel. Netanyahu mendapatkan kecaman karena menyalahkan pasukannya atas serangan Hamas setelah serangan tersebut terjadi. Hal ini menimbulkan keributan di mana para pemimpin politik mengecamnya karena bermain politik di tengah kampanye militer yang sulit di Gaza. Hal ini juga mengindikasikan adanya perpecahan dalam institusi politik dan militer Israel.
PBB membongkar kejahatan perang yang dilakukan baik oleh Israel maupun Hamas. PBB mengecam tindakan Hamas yang menembak mati ratusan warga sipil tak bersenjata dan menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Namun, kelompok Hamas juga diduga bersalah atas kejahatan perang karena menembakkan ribuan roket dari Gaza ke Israel. Israel juga diduga melakukan kejahatan perang hukuman kolektif melalui pengepungan terhadap wilayah Gaza.
Konflik ini juga mempengaruhi hubungan internasional, di mana AS melontarkan kecaman terhadap presiden Rusia, Vladimir Putin, yang menyalahkan Ukraina dan negara-negara Barat atas kerusuhan anti-Israel di Dagestan yang mayoritas penduduknya Muslim. AS menilai tuduhan tersebut tidak masuk akal dan hanya merupakan kebencian, kefanatikan, dan intimidasi belaka.
Selain itu, Israel juga dilaporkan memiliki rencana untuk memindahkan penduduk Gaza ke Semenanjung Sinai di Mesir. Namun, rencana ini masih mengundang pertanyaan mengenai nasib Gaza setelah populasi penduduknya pindah.
Jepang juga mengenakan sanksi terhadap sembilan orang dan sebuah perusahaan yang terkait dengan Hamas. Sanksi tersebut berupa pembekuan aset individu dan perusahaan yang membantu mendanai Hamas.
Di sisi Lebanon, negara tersebut tengah menghadapi ketakutan akan munculnya perang regional antara Hizbullah dan Israel. Konflik antara kedua belah pihak ini terjadi secara bersamaan dengan perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Serangan dari kedua pihak ini telah meningkat dan menyebabkan beberapa korban sipil.
Perang antara Israel dan Hamas terus berlanjut dengan situasi yang semakin kompleks.
