Anggota DPRD DKI, William A Sarana, mengkritik rencana pencetakan ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik untuk mengubah data warga dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai pemborosan anggaran. Menurut William, ini bukanlah prioritas yang harus dilakukan karena akan menghabiskan banyak anggaran dan memakan waktu yang lama, terutama dalam pengadaan blanko sebagai bahan dasar KTP. Selain itu, jumlah penduduk di Jakarta yang mencapai lebih dari 11 juta orang juga menjadi faktor yang membuat rencana tersebut tidak efisien. Pemborosan anggaran ini juga akan menyulitkan warga DKI Jakarta yang harus pergi ke kelurahan untuk mengurus perubahan data. William juga menyarankan agar perubahan nama DKI menjadi DKJ dilakukan hanya dalam database saja, sehingga tidak perlu dilakukan dalam bentuk fisik KTP elektronik. Untuk pemilik KTP elektronik baru, mungkin perlu dilakukan penggantian fisik kartu untuk penyesuaian nama menjadi DKJ. Sebagai alternatif, anggota DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, menyarankan perekaman KTP digital dengan menggunakan KTP Daerah Khusus Jakarta digital (DKJ) agar lebih hemat anggaran.
Cetak Ulang KTP di DKI Akan Mengubah Menjadi DKJ, Parlemen Jakarta Membantah Pemborosan Anggaran
